Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan bahwa peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dimulai pada 1 November 2012. Hal itu ditandai dengan digratiskannya semua puskesmas dan RSUD Kelas III untuk semua warga DKI Jakarta.
"Ada tahapannya, dan per 1 November akan di-launching dengan menggratiskan semua puskesmas serta RSUD kelas III," kata Rio saat ditemui Kompas.com seusai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/10/2012).
![Puskesmas Dan Rsud Kelas Iii Gratis [ www.BlogApaAja.com ]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuAvp_CEmtswy-L2QfmaW4Zu2DPmW-ysPA2odSxZbe69ZxAY7RJo9G9ntNnUvc9dO78eySyfeOrCYYvUvGQnL97XpwMztbkLnMRld5n63RwVxirSMi6ED-l_6NoJcQz-EL14v6azG5ybQ/s640/Kartu+Jakarta+Sehat+%2528KJS%2529.jpg "Puskesmas Dan Rsud Kelas Iii Gratis [ www.BlogApaAja.com ]")
Untuk pengelolaannya, KJS tetap berada di bawah kelola Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda) yang bekerja sama dengan Bank DKI sebagai pihak yang mengatur teknis pembayaran, dan PT Askes yang berperan dalam pemberian asuransinya.
Pada dasarnya KJS menjadi hak semua warga DKI Jakarta, dengan catatan bersedia berobat ke puskesmas atau menjalani rawat inap di RSUD Kelas III. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memetakan jumlah warga yang akan memanfaatkan kartu tersebut. Angkanya 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen total warga Ibu Kota, atau jumlah warga DKI yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. Eksekusi konkret pembagian KJS rencananya dimulai pada awal 2013.
"Semua warga pada prinsipnya dapat. Tapi kan nggak semuanya mau dirawat di kelas III," kata Rio. ()
"Ada tahapannya, dan per 1 November akan di-launching dengan menggratiskan semua puskesmas serta RSUD kelas III," kata Rio saat ditemui Kompas.com seusai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Untuk pengelolaannya, KJS tetap berada di bawah kelola Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda) yang bekerja sama dengan Bank DKI sebagai pihak yang mengatur teknis pembayaran, dan PT Askes yang berperan dalam pemberian asuransinya.
Pada dasarnya KJS menjadi hak semua warga DKI Jakarta, dengan catatan bersedia berobat ke puskesmas atau menjalani rawat inap di RSUD Kelas III. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memetakan jumlah warga yang akan memanfaatkan kartu tersebut. Angkanya 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen total warga Ibu Kota, atau jumlah warga DKI yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. Eksekusi konkret pembagian KJS rencananya dimulai pada awal 2013.
"Semua warga pada prinsipnya dapat. Tapi kan nggak semuanya mau dirawat di kelas III," kata Rio. ()